Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Ada satu pertanyaan sederhana yang layak diajukan kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Selatan,
Apakah BUMD selama ini sudah menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, atau sekadar perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah?
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas Rencana Bisnis BUMD Tahun 2026 bersama Tim Ahli Gubernur (TAG), Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, serta jajaran BUMD.
Di atas kertas, agenda tersebut tampak sebagai rutinitas tahunan. Namun jika dicermati lebih dalam, forum ini sesungguhnya mengandung pesan yang jauh lebih penting: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang mengirim sinyal bahwa era BUMD yang berjalan apa adanya harus mulai ditinggalkan.
Pernyataan Ketua Tim Ahli Gubernur, Tasriq Usman, menyebutkan sebagian BUMD sudah berjalan “on the track” namun masih banyak yang perlu diperbaiki, patut dibaca sebagai evaluasi jujur terhadap kondisi BUMD saat ini.
Karena ukuran keberhasilan BUMD tidak bisa hanya dilihat dari keberadaan kantor, jumlah pegawai, atau banyaknya rapat yang dilakukan. Yang lebih penting adalah sejauh mana BUMD mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selama bertahun-tahun, banyak BUMD di berbagai daerah tumbuh dalam ruangnya masing-masing. Setiap perusahaan memiliki target sendiri, bergerak sendiri, bahkan tidak jarang berjalan tanpa keterhubungan yang kuat dengan perusahaan daerah lain maupun dengan program pembangunan pemerintah daerah.
Akibatnya, potensi sinergi yang seharusnya dapat menghasilkan kekuatan ekonomi justru tidak optimal.
Padahal dunia usaha modern bergerak ke arah yang berbeda. Kolaborasi kini menjadi kata kunci. Perusahaan yang mampu membangun jejaring, memperkuat ekosistem bisnis, dan menciptakan kemitraan strategis biasanya lebih cepat berkembang dibanding mereka yang memilih berjalan sendiri.
Karena itu, dorongan agar BUMD Kalsel memperkuat kolaborasi sesungguhnya bukan sekadar saran teknis, melainkan kebutuhan strategis.
Namun kolaborasi saja tidak cukup. Ada persoalan yang lebih mendasar yang juga disinggung dalam forum tersebut, yakni kualitas sumber daya manusia.
Fakta menunjukkan keberhasilan sebuah perusahaan tidak lagi ditentukan oleh besarnya modal semata. Yang menentukan adalah kualitas manusia yang mengelolanya.
BUMD modern membutuhkan sumber daya manusia yang mampu membaca perubahan pasar, memahami transformasi digital, membangun jaringan bisnis, mengelola risiko, serta menciptakan inovasi.
Tantangan ini menjadi semakin penting karena dunia usaha sedang bergerak sangat cepat. Persaingan tidak lagi datang dari perusahaan-perusahaan lokal saja, melainkan dari perusahaan nasional bahkan global yang memiliki kecepatan adaptasi jauh lebih tinggi.
Karena itu, reformasi SDM BUMD harus menjadi agenda utama jika Kalimantan Selatan ingin memiliki perusahaan daerah yang benar-benar kompetitif.
Di sisi lain, langkah Bank Kalsel menuju status bank devisa juga patut mendapat perhatian. Jika proses tersebut berhasil dituntaskan, maka peluang ekspansi layanan dan penguatan peran Bank Kalsel dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah akan semakin terbuka.
Namun sekali lagi, capaian administratif tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh BUMD mampu bertransformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang produktif, profesional, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Masyarakat tidak terlalu tertarik pada berapa banyak FGD yang dilaksanakan atau berapa tebal dokumen rencana bisnis yang disusun.
Yang ingin dilihat masyarakat adalah hasilnya. Apakah pendapatan daerah meningkat? Apakah investasi bertambah? Apakah lapangan kerja tercipta? Apakah pelayanan publik menjadi lebih baik? Apakah ekonomi daerah bergerak lebih cepat?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menjadi ukuran sesungguhnya bagi keberhasilan BUMD.
FGD ini patut diapresiasi sebagai langkah awal. Namun pekerjaan besar sesungguhnya baru dimulai setelah forum berakhir.
Sebab masa depan BUMD Kalimantan Selatan tidak ditentukan oleh kualitas diskusi di ruang rapat, melainkan oleh keberanian melakukan perubahan di lapangan.
Dan di era kepemimpinan Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, publik tentu berharap BUMD tidak lagi sekadar menjadi aset daerah, tetapi benar-benar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.
