Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Gerakan cepat mewujudkan kota yang bersih dari korupsi terus dilakukan kota sarat sejarah, Banjarmasin.Spirit mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi terus dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Pemerintahan Yamin-Ananda terus mendorong Banjarmasin menjadi kota sehat dan bersih dari korupsi. Langkah strategis pun dilakukan menguatkan barisan hampir di setiap lini kantor dan sumber daya manusia.Komitmen ini diwujudkan dalam rancangan mencetak kader-kader antikorupsi juga memiliki komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Seribu Sungai ini.
Upaya ini tergambar saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, melaksanakan program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin pada 20–22 Mei 2025.
Program Sertifikasi Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) bukan sekedar sebuah seremoni, adalah spirit nyata elemen pemerintahan kota Banjarmasin menghadirkan SDM berkualitas di bidangnya. Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri menurunkan 50 orang tenaga terbaiknya dalam pelatihan yang juga diikuti 4 peserta dari lembaga lainnya.
“ Ini langkah strategis dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di tingkat lokal, sejalan dengan strategi Trisula KPK yakni pencegahan, pendidikan, dan penindakan,” ungkap Inspektur Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana.
Dolly Syahbana, menyambut baik kehadiran PAKSI di kota seribu sungai ini. Ia melihatnya sebagai bentuk nyata komitmen daerah melawan praktik korupsi.
“Kami berharap dengan adanya Penyuluh Antikorupsi di Kota Banjarmasin ini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih,” ujar Dolly.
Hal terpenting menurutnya adalah pentingnya keterlibatan semua pihak. Hal itu bisa dimulai dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), aparatur sipil negara (ASN), hingga masyarakat untuk bersama-sama mencegah korupsi, yang dimulai dari kota Banjarmasin.
Sementara Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan perjuangan melawan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK.
“Kita semua membutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat, salah satunya kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama dengan pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kota Banjarmasin yang diharapkan dapat menjangkau seluruh ASN di daerah terkait,” tegasnya.
