Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong penguatan kebijakan dan anggaran pertahanan di Kalimantan Selatan seiring meningkatnya peran strategis Korem 101/Antasari dan rencana pembentukan komando daerah militer (Kodam) baru pada 2027. Kesiapan peralatan, khususnya untuk operasi militer selain perang (OMSP) seperti penanggulangan bencana, menjadi salah satu isu utama yang disorot DPR.
Ketua Rombongan Komisi I DPR RI, Dr. Sukamta, menegaskan bahwa tingginya frekuensi bencana alam di Kalimantan Selatan menuntut dukungan kebijakan pertahanan yang adaptif, termasuk dalam aspek perencanaan anggaran dan pengadaan alutsista non-tempur.
“Penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari kesiapan pertahanan wilayah. Karena itu, kebutuhan peralatan dan perlengkapan harus masuk dalam perencanaan anggaran secara serius,” ujar Sukamta saat kunjungan kerja ke Markas Korem 101/Antasari, Rabu (28/1/2026).
Komisi I DPR RI juga meninjau kesiapan institusional Korem 101/Antasari pasca peralihan komando ke Kodam XXII/Tambun Bungai, sekaligus persiapan menuju pembentukan Kodam tersendiri. Penilaian dilakukan terhadap kesiapan markas, struktur organisasi, serta sumber daya manusia yang akan berimplikasi langsung pada kebutuhan belanja pertahanan ke depan.
Meski secara umum kesiapan personel dan pelatihan dinilai memadai, DPR mencatat masih adanya keterbatasan peralatan pendukung penanggulangan bencana. Catatan tersebut akan dimasukkan dalam laporan resmi Komisi I untuk disampaikan kepada Panglima TNI dan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan kebijakan dan alokasi anggaran pertahanan.
“Ini bukan sekadar pengadaan alat, tetapi bagian dari kebijakan memperkuat ketahanan nasional, terutama di wilayah yang rawan bencana dan memiliki posisi strategis,” kata Sukamta.
Sementara itu, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah material penanggulangan bencana, meskipun masih terbatas dari sisi jumlah dan cakupan. Ia menilai dukungan kebijakan dan anggaran dari pusat akan sangat menentukan peningkatan kapasitas satuan ke depan.
Selain tugas pertahanan dan kebencanaan, Korem 101/Antasari juga terlibat dalam pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, mulai dari program makan bergizi hingga dukungan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil. Dengan rencana pembentukan Kodam baru, kebutuhan sinkronisasi antara kebijakan pertahanan, efektivitas belanja negara, dan stabilitas wilayah dinilai semakin krusial.
