Kalseltenginfo.com, Marabahan – Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi layanan publik menjadi bagian paling penting dalam perbaikan pelayanan publik. Keterlibatan partisipasi masyarakat tersebut perlu dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Sejatinya prinsip partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di Indonesia telah diwujudkan melalui berbagai kebijakan, diantaranya yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui LAPOR!.
LAPOR! Sendiri adalah singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. LAPOR! merupakan layanan pengaduan publik yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
LAPOR! merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). SP4N-LAPOR! bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.
Terkait ini Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Barito Kuala terus mengencarkan pemahaman-pemahaman terkait partisipasi masyarakat dalam penyampaian pengaduan dan peran lainnya dalam mendukung program pembangunan daerah.
Salah satunya adalah menyelenggarakan acara Bimtek Website Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) se-Kabupaten Barito Kuala.
Acara tersebut ditutup langsung oleh Wakil Bupati Herman Susilo di Pop Hotels Banjarmasin, Rabu (26/02/2025).
Sekedar diketahui penyebaran informasi sangatlah penting, karena dapat membantu masyarakat memahami isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, hingga hak masyarakat. Penyebaran informasi yang transparan juga memungkinkan masyarakat turut berpartisipasi.
Wakil Bupati Barito Kuala, Herman susilo mengatakan KIM dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
“KIM juga merupakan mitra pemerintahan dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat. Sehingga akan terwujud masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi,” katanya.
Herman Susilo menyebutkan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan merupakan isu hangat yang selalu menjadi bahan perbincangan, karena pelayanan publik di indonesia cenderung ditempat sedangkan implikasinya sangat luas dalam kehidupan. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik merupakan tujuan dari agenda reformasi pemerintah.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik disetiap organisasi penyelenggara di Indonesia harus terkelola secara efektif dan terintegrasi.
“Untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat. Pemerintahan harus hadir ditengah masyarakat diera keterbukaan informasi publik seperti saat ini,” pungkasnya
