Kalseltenginfo.com, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di daerah.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, Kamis (25/06/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi berbagai langkah perbaikan tata kelola yang telah dilakukan Pemprov Kalsel, sekaligus mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan KPK harus dimaknai sebagai upaya pencegahan agar roda pemerintahan berjalan semakin bersih dan berintegritas.
“Pendampingan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” kata Syarifuddin saat membacakan sambutan Gubernur.
Menurut Gubernur, pencegahan korupsi sejatinya adalah upaya menjaga amanah masyarakat. Setiap anggaran yang dikelola pemerintah merupakan hak publik yang harus dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan data dan dokumen pendukung secara valid, lengkap, serta tepat waktu guna mendukung proses evaluasi yang dilakukan KPK.
Muhidin juga menekankan pentingnya memastikan seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga penyaluran hibah dan bantuan sosial, dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, keterbukaan informasi dan penyampaian data secara objektif dinilai menjadi faktor penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sehat.
“Kami meminta seluruh jajaran menyampaikan data secara terbuka dan apa adanya, serta memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Imam Turmudi, menegaskan bahwa kehadiran KPK di daerah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pencegahan korupsi.
Menurutnya, upaya membangun pemerintahan yang bersih memerlukan kesamaan pemahaman dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Kami ingin seluruh pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Imam.
Ia menambahkan, tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rapat koordinasi tersebut juga menjadi sarana untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat integritas birokrasi, memperbaiki sistem pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui sinergi yang terus dibangun antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan KPK RI, diharapkan berbagai upaya perbaikan tata kelola dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga mampu menghadirkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik.
