Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Upaya tersebut dilakukan sebagai respons atas sejumlah indikator kinerja yang dinilai masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek koordinasi, implementasi program, monitoring dan evaluasi, hingga kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD).
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur H. Muhidin, saat memaparkan berbagai langkah strategis dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dekonsentrasi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Kementerian Pertahanan RI di Banjarmasin, Rabu (24/06/2026).
Dalam forum yang dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam RI, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, Pemprov Kalsel menegaskan kesiapannya untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurut Syarifuddin, tantangan dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga menyangkut efektivitas koordinasi antarinstansi, kualitas data, hingga sistem pengendalian yang mampu mendeteksi potensi permasalahan sejak dini.
Untuk itu, Pemprov Kalsel telah menyiapkan lima langkah penguatan. Pertama, memperkuat koordinasi melalui forum pusat dan daerah yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Kedua, mengintegrasikan seluruh data pembangunan dalam satu sistem data terpadu lintas perangkat daerah.
Langkah berikutnya adalah mempercepat digitalisasi pengendalian melalui platform monitoring berbasis real-time, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang dilakukan secara triwulanan.
Kelima langkah tersebut diperkuat dengan penerapan sistem peringatan dini (early warning system) yang dirancang untuk mendeteksi berbagai potensi penyimpangan pelaksanaan program.
Sistem tersebut dimulai dari penginputan data realisasi, dilanjutkan dengan pemantauan risiko dan deviasi, pemberian notifikasi dini, percepatan tindak lanjut, hingga menghasilkan rekomendasi bagi pengambilan keputusan secara tepat waktu.
“Dengan sistem ini, setiap deviasi dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Syarifuddin.
Di sisi lain, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini dinilai telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Akses layanan kesehatan dan pendidikan terus meningkat, pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah terus diperluas, serta penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui optimalisasi lahan pertanian sebagai bagian dari program lumbung pangan nasional.
Pemprov Kalsel juga terus mendorong pengendalian banjir melalui pembangunan infrastruktur pengairan dan penguatan mitigasi bencana. Selain itu, iklim investasi dan transformasi digital terus ditingkatkan, termasuk pengembangan Geopark Meratus sebagai warisan dunia yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, Syarifuddin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Sinkronisasi kebijakan yang belum sepenuhnya selaras kerap memengaruhi kecepatan implementasi program.
Perbedaan sistem data antarinstansi, keterlambatan pelaporan, hingga lemahnya tindak lanjut hasil pengawasan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi bersama.
“Tantangan ini muncul karena kompleksitas koordinasi lintas perangkat daerah, perbedaan prioritas pembangunan, kapasitas sumber daya manusia yang beragam, serta kualitas data yang belum sepenuhnya seragam,” jelasnya.
Karena itu, penguatan tata kelola, integrasi data, serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
