Kalseltenginfo.com, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat fondasi birokrasi berbasis kompetensi dan keahlian. Langkah tersebut ditandai dengan pelantikan 116 pejabat fungsional serta penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada delapan lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) pada Senin (09/03/2026) di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Pelantikan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin, menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur agar lebih profesional dan berbasis keahlian.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur H Muhidin menegaskan bahwa arah pengembangan karier aparatur sipil negara kini semakin menitikberatkan pada sistem merit, yakni penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang terukur.
Menurutnya, jabatan fungsional menjadi instrumen penting dalam membangun birokrasi modern karena menempatkan keahlian teknis dan profesionalitas sebagai fondasi utama dalam pengembangan karier ASN.
“Amanah yang saudara terima hari ini merupakan kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ini sekaligus menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui kompetensi dan profesionalitas yang terus berkembang,” ujar Muhidin dalam sambutan tertulisnya.
Penguatan SDM Aparatur
Pelantikan pejabat fungsional yang berasal dari berbagai perangkat daerah menunjukkan kebutuhan pemerintah daerah terhadap tenaga aparatur dengan spesialisasi keahlian yang beragam, mulai dari bidang teknis, perencanaan, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Dari 116 pejabat fungsional yang dilantik, mereka terbagi dalam tiga kategori pengangkatan, yakni:
Pengangkatan pertama bagi ASN yang baru memasuki jabatan fungsional
Pengangkatan melalui perpindahan jabatan
Perpindahan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian
Skema tersebut mencerminkan transformasi pengelolaan ASN yang tidak lagi semata bertumpu pada jabatan struktural, melainkan lebih menekankan spesialisasi kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan ASN dengan keahlian yang spesifik dinilai penting untuk memperkuat kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
“Ke depan, birokrasi tidak hanya dituntut menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang berbasis keahlian dan profesionalitas,” ujar Muhidin.
Talenta Baru di Sektor Transportasi
Selain pelantikan pejabat fungsional, Pemprov Kalsel juga menyerahkan delapan SK kepada lulusan STTD, yang terdiri dari empat CPNS dan empat PNS.
Kehadiran aparatur baru dengan latar belakang pendidikan transportasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor transportasi darat, termasuk perencanaan sistem transportasi yang lebih aman dan efisien.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel M Syarifuddin mengatakan bahwa penguatan SDM berbasis keahlian menjadi salah satu fokus penting dalam reformasi birokrasi di daerah.
Menurutnya, aparatur yang baru dilantik diharapkan mampu segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta terus meningkatkan kompetensi profesionalnya.
“Hari ini kita melantik CPNS, PNS, dan pejabat fungsional. Harapannya mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan terus meningkatkan kualitas serta keahlian yang dimiliki,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya budaya belajar di kalangan aparatur, termasuk keterbukaan untuk berdiskusi dan bertanya kepada rekan kerja maupun atasan guna mempercepat proses peningkatan kapasitas.
Menuju Birokrasi Profesional
Langkah penguatan jabatan fungsional ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Kalsel untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, kompeten, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.
Dengan semakin banyaknya ASN yang memiliki spesialisasi keahlian, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, serta mutu pelayanan publik kepada masyarakat.
Kegiatan pelantikan tersebut turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
