Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin bukan sekadar peristiwa hukum biasa. Ini adalah cermin yang memantulkan persoalan lama, tentang rapuhnya integritas aparatur di sektor strategis negara yang seharusnya menjadi garda depan penerimaan keuangan publik.
Sektor perpajakan memiliki posisi yang sangat krusial. Pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga kontrak sosial antara negara dan warga. Ketika warga patuh membayar pajak, negara berkewajiban memastikan sistem pengelolaannya bersih, adil, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Setiap dugaan korupsi di institusi pajak dengan sendirinya berpotensi merusak kepercayaan publik yang selama ini dibangun dengan susah payah.
Dari perspektif hukum, OTT harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya penegakan prinsip equality before the law. Tidak boleh ada ruang aman bagi siapa pun, termasuk aparatur pajak, jaksa, atau pejabat publik lainnya. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten adalah syarat mutlak agar supremasi hukum tidak sekadar menjadi slogan.
Namun, penting dipahami bahwa OTT bukan tujuan akhir. Penindakan adalah respons terhadap kegagalan sistem pencegahan. Jika praktik korupsi terus berulang di sektor yang sama, pertanyaan mendasarnya bukan hanya “siapa pelakunya”, tetapi “di mana celah sistemnya”. Tanpa evaluasi menyeluruh, OTT berisiko menjadi rutinitas yang tidak menyelesaikan akar persoalan.
Dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak, reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan selama ini sering diklaim sebagai solusi untuk menutup ruang transaksi gelap. Meski demikian, kasus-kasus yang muncul menunjukkan bahwa teknologi tanpa integritas hanya akan memindahkan modus, bukan menghilangkan praktiknya. Pengawasan internal, rotasi jabatan, serta transparansi pengambilan keputusan harus berjalan beriringan dengan penegakan etik yang ketat.
Selain itu, negara juga perlu menyadari dampak psikologis dan ekonomi dari kasus semacam ini. Bagi wajib pajak, khususnya pelaku usaha, setiap skandal di sektor pajak dapat menimbulkan rasa skeptis dan ketidakpercayaan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memengaruhi tingkat kepatuhan dan efektivitas kebijakan fiskal.
Di sisi lain, KPK juga dihadapkan pada ekspektasi publik yang tinggi. Penindakan harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan akuntabel. Transparansi dalam proses hukum menjadi penting agar OTT tidak dipersepsikan sebagai langkah sensasional, melainkan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang terukur dan berkeadilan.
OTT di KPP Madya Banjarmasin seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Negara perlu membuktikan bahwa penegakan hukum berjalan seiring dengan pembenahan sistem. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus tergerus, dan setiap keberhasilan penindakan hanya akan menjadi jeda singkat sebelum kasus berikutnya muncul.
Pada akhirnya, integritas aparatur negara bukan hanya persoalan individu, melainkan cerminan keseriusan negara dalam menjaga amanat konstitusi. Penegakan hukum yang tegas, sistem yang transparan, dan budaya integritas yang kuat adalah fondasi utama agar kepercayaan publik terhadap negara tetap terjaga.
