Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna mengakselerasi inklusi keuangan melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai indikator utama pemerataan layanan keuangan.
Upaya itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Banjarmasin, Senin (23/02/2026).
Forum ini menitikberatkan pada penyelarasan program TPAKD dengan target pembangunan nasional, khususnya peningkatan inklusi keuangan hingga 98 persen pada 2045.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang mencapai 5,22 persen perlu ditopang oleh akses keuangan yang lebih merata guna memperkuat kualitas pertumbuhan.
“Pertumbuhan sektor keuangan belum sepenuhnya bermakna apabila belum diiringi dengan pemerataan akses dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. TPAKD memiliki peran strategis sebagai penggerak inklusi keuangan daerah yang diukur melalui IKAD,” ujarnya dalam Rakorda tersebut.
IKAD merupakan indikator proksi yang digunakan untuk mengukur tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di tingkat kabupaten dan kota. Indeks ini menjadi instrumen penting dalam mendorong intermediasi sektor keuangan yang lebih inklusif.
Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Rosy Wediawaty mengatakan pencapaian inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen pada 2045 membutuhkan integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui penguatan IKAD.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan target IKAD ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 guna memastikan program inklusi keuangan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Selain itu, optimalisasi peran organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai krusial untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal.
Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Direktur Direktorat Inklusi Keuangan OJK Biena Hairlambang menyampaikan bahwa roadmap TPAKD 2026–2030 akan difokuskan pada perluasan akses keuangan bagi 10 kelompok prioritas, termasuk pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Fadjar Majardi menekankan pentingnya penguatan ekosistem keuangan daerah guna mendukung stabilitas ekonomi dan efektivitas transmisi kebijakan moneter.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Catur Ariyanto Widodo menilai optimalisasi penyaluran dana pemerintah pusat ke daerah dapat memperkuat likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi regional.
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kementerian Dalam Negeri Yudia Ramli menambahkan dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui penguatan kelembagaan dan alokasi anggaran, menjadi faktor kunci dalam mempercepat implementasi program TPAKD.
Dari sisi implementasi, TPAKD Kalimantan Selatan mencatat sejumlah capaian sepanjang 2025. Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Keuangan Daerah OJK Kalsel Armansjah menyebutkan penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir mencapai Rp5,5 miliar kepada 781 debitur.
Selain itu, TPAKD juga memfasilitasi pembukaan 51.295 rekening Simpanan Pelajar (SimPel) serta menyelenggarakan 267 kegiatan edukasi keuangan, termasuk edukasi pasar modal.
Capaian tersebut mencerminkan peningkatan penetrasi layanan keuangan formal sekaligus memperkuat basis nasabah sektor keuangan di daerah.
Ke depan, OJK bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi guna meningkatkan IKAD sebagai indikator kinerja utama inklusi keuangan daerah. Peningkatan akses keuangan diharapkan dapat mendorong intermediasi, memperluas basis pembiayaan produktif, serta memperkuat ketahanan ekonomi regional Kalimantan Selatan.
