Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Di tengah hiruk pikuk birokrasi yang sering diselimuti kompromi dan basa-basi, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin tampil dengan sikap yang langka, tegas, berani, dan tak segan mencopot pejabat yang gagal memenuhi target kerja. Langkah itu bukan sekadar gertakan politik, tapi pesan keras bahwa era “asal bapak senang” sudah lewat.
Menelaah ini tentunya sikap Muhidin, jabatan adalah amanah, bukan tempat berlindung. Ia menolak pola lama yang menempatkan loyalitas personal di atas kinerja publik.
Dalam beberapa bulan terakhir, sinyal itu disampaikan secara terbuka—siapa pun yang tidak sanggup bekerja sesuai target, siap-siap diganti.
Di banyak pemerintahan daerah, ancaman evaluasi seringkali berhenti di ruang rapat. Namun Muhidin membalik kebiasaan itu. Ia mempraktikkan politik ketegasan, bukan sekadar politik pencitraan. Bagi Gubernur sekelas Muhidin, disiplin adalah bentuk kasih sayang terhadap rakyat. tanpa ketegasan, birokrasi hanya akan berjalan di tempat.
Ketika Gubernur berbicara soal pencopotan kepala dinas atau tenaga ahli, itu bukan ekspresi kemarahan, melainkan strategi kepemimpinan yang berbasis hasil (result oriented leadership).
Tipe pemimpin seperti akan tahu, birokrasi yang besar tak bisa dituntun hanya dengan kata-kata lembut. Kadang perlu keputusan keras untuk menggerakkan roda yang macet.
Ancaman yang Perlu dan Rasional
Sebagian kalangan mungkin menilai langkah ini keras. Tapi di tengah tantangan ekonomi, tekanan fiskal, dan tuntutan publik yang makin tinggi, ancaman tegas justru krusial. Ia menjadi shock therapy yang menggugah kesadaran aparatur agar tidak terlena dalam kenyamanan jabatan.
Namun, ketegasan tanpa ukuran yang jelas bisa berbalik arah. Karena itu, Muhidin tampaknya memilih langkah yang rasional, evaluasi berbasis data dan target terukur.
Jika seorang pejabat dicopot, alasannya bukan selera pribadi, tapi karena gagal menjalankan mandat yang bisa diukur secara objektif.
Ketegasan seperti ini menumbuhkan budaya kinerja. Aparat tak lagi sibuk mencari kedekatan politik, melainkan berfokus pada hasil kerja. Dan di situlah nilai tertinggi dari politik ketegasan.dalam menegakkan meritokrasi di tengah birokrasi yang kerap terjebak dalam relasi kekuasaan.
Muhidin, Gaya Pemimpin Realistis
Dalam banyak kesempatan, Muhidin dikenal bukan tipe pemimpin yang banyak berbicara di depan kamera. Ia bekerja dalam diam, tapi gerakannya terasa. Ketika berbicara soal pencopotan pejabat, ia tidak sedang menebar ketakutan, melainkan menegakkan tanggung jawab.
Kepemimpinan seperti ini mencerminkan karakter realistis: tegas, tapi terukur, keras, tapi adil. Ia memahami bahwa birokrasi bukan panggung politik, melainkan sistem pelayanan publik.
Dan sistem itu hanya bisa sehat bila diisi oleh orang-orang yang kompeten, bukan karena faktor kedekatan.
Langkah Muhidin bisa dibaca sebagai awal reformasi birokrasi Kalsel yang sesungguhnya. Bukan dengan jargon, tetapi dengan tindakan. Ia menggeser paradigma dari “jabatan sebagai hadiah” menjadi “jabatan sebagai tanggung jawab.” Dalam konteks pemerintahan daerah, ini bukan langkah kecil.
Tantangan berikutnya tentu menjaga kesinambungan. Ketegasan harus diikuti dengan sistem pembinaan dan regenerasi aparatur yang transparan. Agar setiap pergantian bukan sekadar rotasi, tapi pembaruan kultur kerja.
Karena sejatinya, keberanian seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa lama ia memerintah, tetapi seberapa berani ia menegur, mencopot, dan memperbaiki yang salah.
Muhidin telah memberi contoh bahwa ketegasan bukan musuh demokrasi, melainkan fondasinya. Dan di Kalimantan Selatan hari ini, publik mulai melihat, bahwa di balik sosok yang tenang dan religius itu, ada Gubernur yang tak ragu berkata, kerja, atau diganti.
