Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Menjelang akhir tahun 2025, udara kebijakan publik kembali terasa hangat. Di antara banyak wacana pembangunan nasional, satu kabar kembali mencuri perhatian, potensi kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup PNS, TNI, dan Polri.
Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025) pada 30 Juni 2025. Di dalamnya, tersirat arah kebijakan fiskal yang memberi harapan baru bagi mereka yang selama ini menjadi tulang punggung birokrasi dan penjaga kedaulatan bangsa.
Bagi sebagian orang, kenaikan gaji ASN mungkin hanya terlihat sebagai penyesuaian angka, sekadar hitungan dalam tabel anggaran. Namun, bagi jutaan abdi negara yang mengabdikan diri di pelosok negeri, dari kantor kelurahan hingga pos perbatasan, kebijakan ini lebih dari sekadar nominal. Ia adalah simbol penghargaan. Sebuah pengakuan atas kerja keras, disiplin, dan dedikasi tanpa banyak sorotan.
Di balik setiap tanda tangan di dokumen negara, ada seorang pegawai administrasi yang memastikan berkas itu tersusun rapi. Di balik setiap operasi kemanusiaan, ada prajurit TNI dan anggota Polri yang menjaga agar masyarakat tetap tenang dan terlindungi. Mereka adalah wajah keseharian negara, hadir tanpa pamrih, meski kadang terlupakan.
Kenaikan gaji bagi ASN bukan sekadar kebijakan populis. Ia adalah strategi kesejahteraan yang berkelindan dengan produktivitas. Ketika kesejahteraan meningkat, loyalitas dan integritas ikut menguat. Aparatur yang sejahtera akan lebih fokus melayani masyarakat, bukan mencari peluang di luar jalur. TNI dan Polri yang terjamin kebutuhan dasarnya, akan lebih tegak menjaga negara dari ancaman, baik yang tampak maupun tersembunyi.
Namun, tentu harapan ini harus dibarengi dengan tanggung jawab moral. Kenaikan gaji harus menjadi pemantik semangat baru untuk bekerja lebih jujur, lebih profesional, dan lebih dekat dengan rakyat. Karena kesejahteraan sejati bukan hanya soal berapa besar gaji diterima, tetapi bagaimana gaji itu menghasilkan pelayanan yang bermartabat bagi publik.
Presiden Prabowo melalui RKP 2025 menegaskan arah pembangunan yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi dan penguatan sumber daya manusia aparatur negara. Artinya, kesejahteraan tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem besar menuju birokrasi yang tangguh dan responsif. Kenaikan gaji hanyalah salah satu alat untuk membangun aparatur yang berdaya saing tinggi.
Di era digital dan tantangan global seperti sekarang, ASN, TNI, dan Polri dihadapkan pada tanggung jawab yang kian kompleks. Teknologi, transparansi, dan akuntabilitas menuntut mereka untuk berubah, meninggalkan zona nyaman, menjemput inovasi, dan menjadi garda terdepan dalam reformasi pelayanan publik.
Jika kebijakan kenaikan gaji benar-benar terealisasi, semoga ia tidak berhenti di angka dan pengumuman. Semoga ia menjelma menjadi energi baru bagi para abdi negara untuk melangkah lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan mengabdi lebih tulus.
Karena sejatinya, negara ini tidak hanya dibangun oleh kebijakan besar, tetapi juga oleh tangan-tangan kecil yang setia bekerja dalam sunyi, demi merah putih tetap berkibar di setiap jengkal tanah Indonesia.
Helmi Rifai Adalah Pimpinan Umum Media, Kalseltenginfo.com.
