Kalseltenginfo.com, Jakarta – Pemerintah pusat mengeluarkan instruksi tegas : seremoni pelepasan jemaah haji di daerah harus dipangkas. Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, praktik seremoni panjang sebelum keberangkatan terbukti menguras energi jemaah dan berpotensi mengganggu kondisi fisik mereka sejak awal perjalanan.
Instruksi ini disampaikan langsung saat pelepasan Kloter 01 Embarkasi Jakarta–Banten (JKB-01) di Asrama Haji Cipondoh, Selasa (21/04/2026) malam. Pemerintah daerah diminta segera menyesuaikan pola pelepasan agar ringkas, efisien, dan berorientasi pada kesehatan jemaah.
“Jangan sampai jemaah sudah kelelahan sebelum berangkat. Seremoni cukup singkat dan substansial. Yang utama adalah memastikan mereka tetap bugar hingga tiba di Tanah Suci,” tegas Dahnil.
Seremoni Berlebih Dinilai Kontraproduktif
Evaluasi lapangan menunjukkan masih banyak daerah menggelar acara pelepasan dengan durasi panjang mulai dari sambutan berlapis hingga prosesi simbolik yang berlarut-larut. Kondisi ini dinilai kontraproduktif, terutama bagi jemaah lansia yang mendominasi komposisi haji Indonesia.
Pemerintah menilai, kelelahan sejak di titik awal keberangkatan berisiko memengaruhi daya tahan tubuh jemaah dalam menghadapi perjalanan udara jarak jauh serta rangkaian ibadah di Arab Saudi.
Kementerian Haji dan Umrah menetapkan penekanan baru dalam tata kelola pelepasan jemaah, dengan tiga prinsip utama:
Durasi terkendali : Sambutan dan prosesi dipersingkat, tanpa mengorbankan esensi.
Sinkronisasi ketat : Jadwal daerah harus selaras dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar tidak menghambat keberangkatan.
Fokus kenyamanan : Fasilitas ruang tunggu wajib mendukung kondisi fisik jemaah, bukan sekadar seremonial.
Wamenhaj menegaskan, kualitas penyelenggaraan haji tidak dimulai di Arab Saudi, tetapi sejak jemaah meninggalkan rumah. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta mengubah pendekatan,dari seremonial ke pelayanan berbasis kebutuhan jemaah.
“Keselamatan dan kenyamanan jemaah harus di atas segala formalitas. Pelayanan haji harus manusiawi, bukan administratif yang melelahkan,” ujarnya.
Dengan instruksi ini, pemerintah ingin memastikan satu hal jemaah berangkat dalam kondisi prima,fisik kuat, mental tenang,sebagai fondasi utama ibadah haji yang khusyuk dan aman.
