Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai momentum bonus demografi harus dikelola secara serius agar tidak berubah menjadi beban sosial di masa depan.
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Selatan 2026 yang digelar di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (05/03/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melalui Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Muslim menyebutkan bahwa Indonesia saat ini berada pada periode bonus demografi, yakni ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia nonproduktif.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat daya saing bangsa. Namun tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial dalam pembangunan.
“Bonus demografi merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas SDM. Namun jika tidak dikelola dengan baik, hal itu justru dapat menimbulkan persoalan sosial yang baru,” ujar Muhidin dalam sambutan tertulisnya.
Rakorda tersebut digelar oleh BKKBN Perwakilan Kalimantan Selatan sebagai forum koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Selain bonus demografi, pemerintah juga mulai menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah lansia di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 65,82 juta orang pada 2045.
Kondisi tersebut menuntut penguatan kebijakan pembangunan keluarga yang adaptif, termasuk melalui berbagai program yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama BKKBN.
Di Kalimantan Selatan, sejumlah program prioritas diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mempercepat penurunan stunting. Di antaranya melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta penguatan peran lanjut usia dalam keluarga.
Selain itu, peningkatan kualitas gizi keluarga juga didorong melalui program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama pada periode penting 1.000 hari pertama kehidupan.
Pemerintah daerah menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas generasi mendatang sekaligus menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Rakorda ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai program kependudukan dan keluarga yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah berharap forum tersebut mampu menghasilkan rencana aksi yang lebih konkret untuk mempercepat penurunan stunting di Kalimantan Selatan.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Tahun 2026 antara Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kalimantan Selatan Farah Adibah dan 13 kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi kependudukan dan pembangunan keluarga.
