Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Tahukah kita ternyata di tengah gegap gempita pembangunan peradaban kota Banjarmasin, ada sisi lain yang tersisihkan.Kota ini pun masih menyimpan sisi kelam bagi dunia pendidikan.Karena di Banjarmasin ternyata masih banyak anak yang putus sekolah.
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyebutkan data awal dari aplikasi verifikasi anak putus sekolah mencatat sekitar 7.000 anak di berbagai jenjang pendidikan tidak sekolah. Namun dari angka itu, baru 1.900 yang datanya berhasil diverifikasi.
Jika data disandingkan maka memberikan sinyal, masalah ini cukup serius bukan sekedar data. Bahkan data Kemendibudristek menunjukkan per tanggal 22 September 2024, di Kalsel tercatat ada 68.635 kasus anak tidak sekolah, di dalamnya juga ada Banjarmasin.
Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri pun tak menepis jika persoalan ini menjadi catatan penting.Karenanya hal ini menjadi atensi khusus yang dihadapi secara terbuka dan bersama sama.
Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, tak mengelak kalau persoalan anak putus sekolah adalah salah satu PR besar pemerintah kota Banjarmasin.
“Kita harus jujur melihat kenyataan. Masih banyak anak kita yang tak sekolah, dan itu bukan cuma urusan dinas pendidikan. Ini tanggung jawab seluruh elemen kota,” tegasnya usai membuka kegiatan Sosialisasi Penanganan Anak Putus Sekolah di Gedung HBI, dengan tajuk “Ayo Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah – Banjarmasin Maju Sejahtera’, di Banjarmasin, Senin (05/05/2025).
Pemerintahan Yamin-Ananda pun bergerak, satu kata mengatasi bersama terlebih dahulu adalah komitmen kuat yang divalidasi lewat penandatanganan komitmen bersama seluruh stakeholder, sebagai simbol bahwa semua lapisan birokrasi kota siap turun tangan langsung.
“Kalau hanya satu dinas yang bergerak, kita akan lambat. Tapi kalau semua terlibat, saya yakin angka anak putus sekolah bisa kita tekan,” kata Yamin.
Pemerintah Kota Banjarmasin akan membentuk tim tim lintas sektor, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga swasta, untuk mempercepat pendataan dan intervensi
“Intinya, tak ada anak yang dibiarkan berhenti sekolah begitu saja,” tegasnya.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Ryan Utama, menyebutkan data awal dari aplikasi verifikasi anak putus sekolah mencatat sekitar 7.000 anak di berbagai jenjang pendidikan tidak sekolah. Namun dari angka itu, baru 1.900 yang datanya berhasil diverifikasi.
“Masalah utamanya justru di sini. Kita belum tahu alasan jelas kenapa sebagian besar dari mereka tidak sekolah. Apakah karena biaya, kondisi keluarga, atau faktor sosial lainnya,” terang Ryan.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri sebenarnya telah mencatat peningkatan dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
“Rapor pendidikan kita naik dari status tuntas awal ke tuntas madya. Itu menunjukkan mayoritas indikator layanan sudah terpenuhi. Tapi tetap saja, satu anak yang tak sekolah adalah satu kegagalan yang harus segera ditangani,” sebutnya.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa update terakhir dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalsel menunjukkan kemungkinan jumlah anak tidak sekolah sebenarnya sekitar 3.000-an. Namun, Pemko tetap menggunakan angka konservatif 7.000 sebagai pijakan kerja, sembari menunggu validasi ulang di lapangan.
