Kalseltenginfo.com, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memulai babak baru pembangunan infrastruktur strategis dengan penandatanganan kontrak pembangunan Jembatan penghubung daratan Kalimantan–Kabupaten Tanah Bumbu–Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.
Gubernur Muhidin, didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin, menyaksikan langsung prosesi penandatanganan kontrak yang berlangsung di Aula Dinas PUPR di Banjarbaru, Senin (30/3/2026).
Kontrak ditandatangani antara perwakilan Kerja Sama Operasi (KSO), Bambang Asmoro dan Yusdiantoro, dengan Kepala Dinas PUPR Kalsel Muhammad Yasin Toyib selaku pengguna anggaran. Nilai proyek mencapai Rp5,9 triliun dan angka yang mencerminkan skala besar sekaligus harapan panjang masyarakat akan konektivitas wilayah.
Gubernur Muhidin menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan proyek. Ia meminta kontraktor segera memulai pekerjaan agar serapan anggaran berjalan optimal dan manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Targetnya jelas: pada 2028, jembatan ini sudah dapat digunakan sebagai penghubung utama antarkawasan.
“Ini bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan visi pembangunan daerah bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman,” ujarnya.
Pembangunan jembatan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru turut berpartisipasi melalui penyertaan anggaran masing-masing sebesar Rp100 miliar dari APBD.
Dukungan pemerintah pusat juga mengalir, terutama untuk pembangunan bentang utama yang memperoleh alokasi sekitar Rp3 triliun.
Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah, termasuk Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, dalam mendukung proyek yang dinilai strategis bagi masa depan daerah.
Infrastruktur sebagai Penggerak
Jembatan sepanjang sekitar 3.750 meter ini dirancang dengan bentang utama cable stayed sepanjang 350 meter dan lebar 24 meter. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antardaerah, mempercepat distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir dan kepulauan.
Selain proyek jembatan, pemerintah provinsi juga menyiapkan sejumlah program strategis lain, seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus, pembangunan stadion internasional terintegrasi, serta jalan poros yang menghubungkan Banjarbaru dengan kawasan Banua Anam.
Pekerjaan konstruksi dilakukan secara bertahap, dengan fisik pembangunan dimulai sejak awal 2026 dan ditargetkan rampung pada 2028. Sejumlah kontraktor nasional dilibatkan dalam proyek ini, mencerminkan kompleksitas sekaligus besarnya tanggung jawab yang diemban.
