Kalseltenginfo.com, Jakarta – Persoalan pemadaman listrik bergilir yang melanda Kota Banjarmasin dan sejumlah wilayah Kalimantan Selatan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
Tidak ingin persoalan berhenti pada laporan teknis di tingkat daerah, Pemko Banjarmasin membawa langsung aspirasi masyarakat ke Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta.
Atas arahan Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR, Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar mendatangi Kantor Pusat PLN, Selasa (28/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi langkah Pemko Banjarmasin untuk memastikan adanya kepastian penyelesaian dari gangguan sistem kelistrikan yang telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, persoalan listrik bukan hanya mengenai lampu yang padam. Gangguan pasokan energi telah menyentuh berbagai sektor, mulai dari aktivitas ekonomi masyarakat, keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelayanan publik, hingga komunikasi digital yang kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemko Banjarmasin didampingi General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) Iwan Soelistijono dan diterima oleh Vice President Executive Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN (Persero), Saleh Siswanto.
Membawa Suara Masyarakat ke Meja PLN Pusat
Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj. Ananda menegaskan, kedatangan Pemko Banjarmasin ke Jakarta merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawal keluhan masyarakat yang terdampak pemadaman.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai penyebab gangguan, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai langkah penanganan dan waktu pemulihan sistem kelistrikan.
“Atas instruksi Bapak Wali Kota, kami datang langsung ke PLN Pusat untuk menyampaikan seluruh keluhan masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga UMKM, sektor usaha, dan layanan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Pemko Banjarmasin meminta penjelasan menyeluruh terkait penyebab pemadaman, strategi percepatan pemulihan, hingga mekanisme kompensasi yang menjadi hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting karena listrik merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat.
Ketika pasokan listrik terganggu, pemerintah daerah ikut menghadapi tekanan publik karena masyarakat membutuhkan kepastian kapan kondisi kembali normal.
Pemadaman listrik yang terjadi saat ini memiliki karakter berbeda dibanding gangguan listrik pada masa sebelumnya.
Jika dahulu listrik padam hanya berdampak pada aktivitas penerangan, kini ketergantungan masyarakat terhadap energi semakin besar.
Hampir seluruh aktivitas ekonomi modern membutuhkan listrik, mulai dari transaksi digital, penyimpanan produk, operasional usaha, hingga layanan berbasis teknologi.
Hj. Ananda mengungkapkan, salah satu persoalan yang ikut muncul adalah terganggunya jaringan komunikasi akibat Base Transceiver Station (BTS) ikut kehilangan pasokan listrik.
“Dulu ketika listrik padam, sinyal masih bisa digunakan. Sekarang listrik padam, sinyal juga ikut hilang. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat, komunikasi, hingga pelayanan menjadi semakin terganggu,” katanya.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa listrik saat ini telah menjadi infrastruktur yang saling berkaitan dengan berbagai sektor lain.
Gangguan energi tidak hanya memutus penerangan, tetapi juga dapat menghambat arus informasi dan aktivitas ekonomi digital masyarakat.
Kerugian Warga Menjadi Perhatian Pemerintah
Dalam pertemuan dengan PLN Pusat, Pemko Banjarmasin turut menyampaikan berbagai dampak nyata yang dirasakan masyarakat selama pemadaman berlangsung.
Kerugian pelaku UMKM menjadi salah satu perhatian utama.
Bagi pelaku usaha kecil, kehilangan pasokan listrik selama beberapa jam dapat mengganggu proses produksi, pelayanan konsumen, hingga menyebabkan kerusakan bahan usaha yang membutuhkan penyimpanan khusus.
Selain itu, masyarakat juga melaporkan kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan listrik, kematian ribuan ternak, hingga rusaknya Air Susu Ibu (ASI) yang disimpan dalam lemari pendingin sehingga tidak lagi layak dikonsumsi.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa dampak pemadaman listrik tidak hanya dapat dihitung melalui durasi mati listrik, tetapi juga melalui kerugian sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat.
