Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Seleksi Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin tahun 2026 memasuki fase penting. Tujuh nama telah lolos seleksi administrasi dan mengikuti asesmen. Mereka adalah Edy Wibowo, Gusti Abdul Wakhid, Hendro, Herman Hidayatullah, Ichrom Muftezar, Machli Riyadi, dan Ryan Utama.
Publik tentu berharap proses ini tidak berhenti sekadar memenuhi tahapan administratif. Jabatan Sekda bukan kursi biasa. Sejatinya memang adalah jantung birokrasi. Bila wali kota adalah nakhoda kapal, maka sekda adalah kepala mesin yang memastikan seluruh sistem berjalan stabil, terukur, dan tidak saling bertabrakan.
Di kota sebesar Banjarmasin, tantangan birokrasi tidak sederhana. Persoalan tata kota, lingkungan, pelayanan publik, kemacetan, banjir, hingga sinkronisasi anggaran membutuhkan sosok yang bukan hanya pintar di atas kertas, tetapi matang dalam pengalaman lapangan. Karena itu, publik berhak berharap lahirnya Sekda yang benar-benar menjadi “dirijen” pemerintahan.
Dirijen tidak boleh bermain solo.
Ia harus mampu menyatukan ego organisasi perangkat daerah (OPD), menyelaraskan irama kerja, dan memastikan visi kepala daerah diterjemahkan menjadi kerja nyata birokrasi. Banyak pemerintahan daerah tersendat bukan karena wali kotanya lemah, melainkan karena orkestrasi birokrasi tidak berjalan harmonis.
Sekda ideal adalah sosok yang bisa membuat dinas-dinas bergerak dalam satu nada.
Ia tidak cukup hanya cerdas berbicara di forum resmi, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat. Mampu memimpin rapat yang produktif, menyelesaikan konflik internal, mengurai kebuntuan anggaran, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat bawah.
Tahun 2026 masih berada dalam atmosfer politik pasca kontestasi daerah. Karena itu, Sekda harus berdiri di tengah, netral, tidak menjadi representasi kelompok tertentu. Jabatan ini terlalu penting untuk dijadikan alat balas jasa politik. Birokrasi yang sehat hanya lahir dari meritokrasi yang sehat pula.
Publik tentu tidak ingin melihat Sekda yang sibuk membangun pencitraan pribadi, tetapi lemah dalam eksekusi kerja. Jabatan tertinggi ASN daerah itu harus diisi figur pekerja, bukan sekadar figur populer.
Banjarmasin membutuhkan birokrat lapangan.
Bukan hanya ahli konsep, tetapi juga mengerti denyut persoalan kota. Mengerti bagaimana sulitnya mengurai persoalan sungai, pasar, drainase, pendidikan, sampah, hingga pelayanan masyarakat yang setiap hari menjadi wajah pemerintah di mata rakyat.
Karena itu, proses asesmen seharusnya tidak sekadar mengukur kemampuan presentasi atau hafalan regulasi. Yang lebih penting adalah membaca kapasitas kepemimpinan, ketahanan mental, rekam jejak integritas, serta kemampuan membangun koordinasi lintas sektor.
Sekda harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia datang bukan untuk mencari pengalaman, melainkan menghadirkan solusi. Sebab waktu pemerintahan daerah terlalu berharga untuk dihabiskan pada proses adaptasi yang panjang.
Siapa pun yang akhirnya dipilih Wali Kota Banjarmasin nantinya, publik berharap keputusan itu benar-benar berdasarkan kebutuhan daerah, bukan sekadar pertimbangan kedekatan.
Sebab sejarah birokrasi selalu mencatat satu hal penting:
kepala daerah boleh berganti, tetapi kualitas Sekda sering menentukan apakah pemerintahan berjalan efektif atau justru kehilangan arah.
Dan bagi Banjarmasin hari ini, yang dibutuhkan bukan sekadar pejabat administratif.
Melainkan seorang konduktor birokrasi yang mampu membuat seluruh instrumen pemerintahan bermain harmonis demi kepentingan masyarakat kota.
Penulis adalah Pimpinan Umum Media Online Kalseltenginfo.Com
