Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) bukan lagi sekadar peristiwa musiman. Ia telah menjelma menjadi krisis ekologis dan sosial yang berulang, menandai adanya persoalan mendasar dalam tata kelola ruang, lingkungan, dan pembangunan.
Setiap kali hujan deras mengguyur, ribuan rumah terendam, aktivitas ekonomi lumpuh, dan masyarakat kembali bertanya: sampai kapan ini terus terjadi?
Selama ini, solusi banjir kerap direduksi menjadi proyek teknis, pendalaman sungai, pembangunan drainase, atau normalisasi alur air. Langkah-langkah ini penting, tetapi tidak cukup.
Banjir Kalsel adalah akumulasi dari banyak keputusan, alih fungsi lahan yang masif, deforestasi di hulu, pertambangan yang mengubah bentang alam, serta lemahnya penegakan aturan tata ruang.
Wilayah hulu di Pegunungan Meratus memegang peran kunci. Kawasan ini seharusnya menjadi penyangga ekologis yang menyerap air hujan dan mengatur aliran sungai. Namun ketika hutan berkurang dan tanah kehilangan daya serap, air mengalir deras ke hilir tanpa kendali. Sungai-sungai di Kalsel yang dahulu menjadi sumber kehidupan, kini kerap meluap karena daya tampungnya tertekan oleh sedimentasi dan penyempitan.
Solusi pertama yang harus diambil adalah pemulihan ekosistem hulu. Rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan resapan air, dan pengendalian aktivitas ekstraktif tidak bisa lagi ditunda. Ini bukan semata soal lingkungan, tetapi soal keselamatan warga. Tanpa hulu yang sehat, hilir akan selalu menjadi korban.
Kedua, penataan ruang harus ditegakkan secara konsisten. Rencana tata ruang yang baik akan sia-sia jika pelanggaran dibiarkan. Pembangunan di daerah rawan banjir, bantaran sungai yang berubah menjadi permukiman, serta izin usaha yang mengabaikan daya dukung lingkungan perlu ditinjau ulang. Negara harus hadir bukan hanya sebagai pemberi izin, tetapi sebagai penjaga kepentingan publik.
Ketiga, solusi banjir harus berbasis masyarakat. Warga lokal memiliki pengetahuan tentang pola air, sungai, dan lahan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga sungai, mengelola drainase lingkungan, hingga sistem peringatan dini akan membuat mitigasi bencana lebih efektif. Banjir bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama.
Keempat, pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah mutlak diperlukan. Sungai tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, penanganan banjir di Kalsel harus melibatkan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, serta dunia usaha dan akademisi. Tanpa koordinasi, kebijakan akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak menyentuh akar masalah.
Pada akhirnya, banjir di Kalimantan Selatan adalah cermin dari relasi manusia dengan alam. Jika pembangunan terus mengabaikan keseimbangan ekologis, maka banjir akan terus datang sebagai pengingat yang mahal.
Namun jika keberanian politik, penegakan hukum, dan kesadaran kolektif dapat berjalan seiring, Kalsel bukan hanya bisa mengurangi risiko banjir, tetapi juga membangun masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Banjir bukan takdir, kawan. Banjir itu sesungguhnya adalah peringatan dan sekaligus peluang untuk berbenah.
