Kalseltenginfo.com, Satui – Aksi ratusan buruh TKBM Tanah Bumbu yang kembali memadati Kantor KSOP Kelas III Satui adalah alarm keras tentang betapa rapuhnya komunikasi kebijakan di sektor pelabuhan. Para buruh, yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas bongkar muat, harus kembali menempuh perjalanan jauh di tengah hujan hanya demi satu hal yang seharusnya menjadi hak dasar dalam tata kelola pemerintahan pelayanan yang pasti.
Di balik ketegangan di halaman kantor KSOP, terdapat persoalan mendasar yang sebenarnya tidak rumit yaitu konsistensi menjalankan komitmen. Ketika seorang pejabat negara menyampaikan janji dalam forum resmi, terlebih disaksikan ratusan buruh yang rumah tangganya bergantung pada pendapatan harian, maka setiap kata bukan lagi sekadar pernyataan. Ia berubah menjadi penopang harapan sekaligus potensi kekecewaan massal.
Buruh merasa dipermainkan lantaran pernyataan pada pertemuan 25 Agustus 2025 yang menyebut TKBM diperbolehkan kembali bekerja di Floating Crane hingga kini tak berwujud. Ketidakhadiran kejelasan waktu dan ketiadaan dokumen penguat membuat janji itu dianggap menggantung. Buruh menafsirkan ini sebagai ingkar, sementara KSOP menafsirkan itu sebagai proses yang belum selesai. Jurang persepsi inilah yang kemudian melahirkan friksi.
KSOP Satui melalui Capt. Oka Harry Putranto membantah keras tudingan “diprank”. Penjelasan bahwa kewenangan operasional Floating Crane berada pada regulasi yang lebih tinggi adalah argumen yang valid. Bahwa keputusan harus dikonsultasikan dengan pusat juga merupakan prosedur wajib dalam tata kelola pelabuhan modern. Namun validitas prosedur tidak serta-merta menghapus keharusan menghadirkan kepastian.
Proses boleh panjang, regulasi boleh ketat, tetapi komunikasi tidak boleh kabur. Dalam kasus ini, ruang kosong antara “mengizinkan secara prinsip” dan “memastikan secara administratif” terlalu lebar. Pada celah inilah keresahan buruh tumbuh. Di sektor kerja yang rentan seperti bongkar muat, ketidakpastian sama saja dengan ketiadaan nafkah.
Rapat koordinasi 8 Agustus 2025 yang kemudian dilaporkan ke DJPL adalah langkah prosedural yang benar. Namun prosedur tanpa batas waktu hanyalah jalan panjang yang tidak memiliki ujung. Buruh akhirnya menuntut sesuatu yang paling sederhana dan paling rasional yaitu kepastian tertulis.
Tuntutan itu bukan bentuk perlawanan, melainkan permintaan jaminan. Mereka ingin memastikan bahwa apa yang diucapkan pejabat benar-benar diikat dengan dokumen. Dalam konteks hubungan industrial, ini bukan permintaan berlebihan.
Aksi unjuk rasa yang tetap berlangsung tertib menunjukkan bahwa buruh datang bukan untuk merusak, melainkan menagih. Para pimpinan buruh tetap membuka ruang dialog bahkan menutup aksi dengan cara damai. Ini menunjukkan bahwa persoalan sebenarnya bukan konflik antara buruh dan KSOP, tetapi miskomunikasi yang dibiarkan terlalu lama.
Editorial ini menilai bahwa inti persoalan Floating Crane di Satui adalah ketidakselarasan antara ritme birokrasi dan kebutuhan lapangan. Birokrasi bergerak dengan dokumen, sedangkan buruh bergerak dengan kebutuhan makan hari ini. Ketika kedua ritme itu tidak disatukan dalam komunikasi yang jernih, maka gesekan menjadi tak terhindarkan.
Solusi jangka pendek yang paling logis adalah menghadirkan dokumen resmi berisi timeline proses penyelesaian izin kerja TKBM di Floating Crane. Tidak harus instan, tetapi harus nyata. Dokumen itu menjadi pengikat antara otoritas pelabuhan dan para pekerja, sekaligus meredam potensi konflik lanjutan.
Sementara solusi jangka panjang harus menyentuh akar persoalan yaitu modernisasi komunikasi kebijakan di sektor pelabuhan yang menyangkut banyak kepentingan. Ketika negara meminta buruh menghormati hukum, negara pun wajib menghormati kejelasan informasi.
Aksi ini bukan yang pertama, dan tidak akan menjadi yang terakhir jika ruang kejelasan tidak segera dibuka. Di bawah hujan Satui, para buruh membawa pesan paling sederhana yang seharusnya tidak pernah diabaikan para pemegang otoritas yaitu jangan gantungkan hidup orang dengan kalimat yang tak punya kepastian.(Helmi Rifai)
