Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Pagi itu, seorang kawan mengirim pesan singkat kepada saya.
“Bang, Pertamax naik lagi. Hampir empat ribu rupiah per liter.”
Saya sempat mengira itu informasi lama yang beredar kembali. Namun setelah mengecek beberapa sumber, ternyata benar. Mulai 10 Juni 2026, harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.
Kenaikannya bukan seratus atau dua ratus rupiah. Bukan pula seribu rupiah yang mungkin masih bisa diterima sebagian masyarakat. Kali ini hampir Rp4.000 per liter.
Dan seperti biasa, ketika harga BBM naik, yang pertama kali terasa bukan hanya di SPBU. Dampaknya langsung menjalar ke dapur rumah tangga, ke warung-warung kecil, ke ongkos angkutan, hingga ke pasar tradisional tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Mungkin ada yang beranggapan Pertamax hanya digunakan kelompok tertentu. Tidak sepenuhnya salah. Namun dalam praktik ekonomi sehari-hari, kenaikan harga BBM tidak pernah berhenti pada pemilik kendaraan yang mengisi tangki di SPBU.
Ia bergerak seperti gelombang.Awalnya hanya menyentuh satu titik, lalu merambat ke mana-mana.
Pedagang mulai menghitung ulang biaya distribusi. Sopir angkutan barang mulai mengeluh karena ongkos operasional bertambah. Nelayan mulai cemas dengan biaya perjalanan melaut. Pelaku UMKM mulai memikirkan apakah harga jual harus dinaikkan atau keuntungan yang dikorbankan.
Kalau mau jujur, yang paling merasakan bukan hanya pengguna Pertamax, tetapi seluruh rantai ekonomi masyarakat.
Itulah sebabnya setiap kali harga BBM naik, kegelisahan publik selalu muncul kembali.
Bukan karena masyarakat anti terhadap kebijakan pemerintah.
Bukan pula karena masyarakat tidak memahami bahwa harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah memang mempengaruhi harga energi.
Yang sering menjadi persoalan adalah jarak antara kebijakan dan kenyataan di lapangan.
Di atas meja rapat, kenaikan harga mungkin terlihat sebagai langkah rasional untuk menjaga keseimbangan fiskal. Namun di tingkat masyarakat, yang terlihat adalah pengeluaran yang bertambah sementara pendapatan tidak ikut naik.
Pemerintah pun harus melihat sisi ini, meskipun diyakini ada upaya menjaga kestabilan biaya produksi dari Pertamina.Namun jangan mendadak kayak gini.
Bagaimana menjelaskan sebuah kebijakan yang secara ekonomi mungkin masuk akal, tetapi secara sosial terasa berat.
Kita tentu memahami bahwa Pertamina tidak bekerja dalam ruang kosong. Harga minyak dunia bergerak. Nilai tukar rupiah berfluktuasi. Biaya impor dan distribusi juga berubah. Semua itu merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan.
Namun masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian dan ruang adaptasi.
Kenaikan yang terasa mendadak sering kali menimbulkan kesan bahwa publik hanya menjadi penonton dari kebijakan yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari.
Karena itu, komunikasi publik menjadi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
Masyarakat perlu memahami mengapa harga naik, bagaimana perhitungannya, dan langkah apa yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi dampaknya.
Jangan sampai yang muncul hanya angka kenaikan tanpa penjelasan yang memadai.
Sebab ketika informasi tidak hadir, ruang tersebut akan diisi oleh spekulasi dan keresahan.
Namun di tengah situasi ini, ada hal lain yang perlu kita pikirkan bersama.
Kita tidak bisa terus menerus bergantung pada solusi jangka pendek setiap kali harga energi bergejolak.
Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu mempercepat transformasi energi, memperkuat transportasi publik, serta menciptakan sistem logistik yang lebih efisien.
Bagi pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Selatan, kenaikan BBM seharusnya menjadi alarm untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Produk pangan harus diproduksi lebih dekat dengan pasar. Distribusi harus lebih efisien. UMKM perlu didorong menggunakan teknologi yang mampu menekan biaya operasional.
Sementara bagi pelaku usaha, efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Saya percaya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tangguh. Kita sudah berkali-kali menghadapi kenaikan harga, inflasi, hingga berbagai tekanan ekonomi lainnya.
Namun ketangguhan masyarakat jangan dijadikan alasan untuk terus membiarkan mereka beradaptasi sendirian.
Negara harus hadir, bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui perlindungan sosial, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan komunikasi yang jujur kepada publik.
Karena pada akhirnya, yang dicari masyarakat bukan sekadar harga murah.
Masyarakat ingin merasa didengar.
Masyarakat ingin tahu bahwa setiap kebijakan yang diambil telah mempertimbangkan kondisi mereka.
Dan masyarakat ingin yakin bahwa ketika beban hidup bertambah, pemerintah juga hadir membantu meringankannya.
Harga Pertamax memang naik.
Keresahan itu nyata.
Namun yang lebih penting adalah bagaimana kegelisahan tersebut dijawab dengan kebijakan yang bijak, komunikasi yang terbuka, dan solusi yang memberi harapan.
Sebab ekonomi yang sehat bukan hanya tentang angka-angka di laporan keuangan negara.
Ekonomi yang sehat adalah ketika masyarakat masih bisa tersenyum saat pulang dari pasar, ketika pedagang masih bisa berdagang dengan tenang, dan ketika keluarga-keluarga kecil tetap mampu menata masa depannya dengan optimisme.
