Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari percepatan pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKR PPA) di wilayah Kalsel.
Kepala DP3A-KB Kalsel, Husnul Hatimah, melalui Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, Muhammad Pandu Aksana, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menekan kasus kekerasan dan TPPO.
“Permasalahan ini bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi juga ancaman serius bagi ketahanan keluarga dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Data SIMFONI PPA mencatat, periode Januari–Agustus 2025 terdapat 437 kasus kekerasan dan TPPO di Kalsel dengan 383 korban, terdiri dari 169 perempuan dan 286 anak-anak. Kekerasan psikis, seksual, dan fisik masih menjadi bentuk dominan.
Saat ini, dari 2.016 desa di Kalsel baru terbentuk 84 DKR PPA atau 3,7 persen. Pandu menekankan perlunya percepatan dan sinergi seluruh pihak agar perempuan memiliki akses setara dalam pembangunan, dan anak-anak tumbuh di lingkungan yang aman.
“Dengan gotong royong seluruh elemen, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, serta perempuan yang berdaya dan keluarga sejahtera,” pungkasnya.
