Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Wajib pajak orang pribadi maupun badan mendapat kesempatan memperoleh pengurangan sanksi administratif perpajakan hingga 100 persen. Namun, fasilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 itu tidak menghapus kewajiban membayar pokok pajak.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu materi utama sosialisasi yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah di Best World Kindai Hotel Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).
Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan persoalan administrasi perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan.
Besaran pengurangan bervariasi, mulai dari 25 persen, 50 persen, 75 persen, 90 persen hingga 100 persen, bergantung pada jenis sanksi, kondisi kewajiban perpajakan, serta waktu pelunasan atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Anton Budhi Setiawan mengatakan, sosialisasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak, terutama pelaku usaha, asosiasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan, terhadap kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
Menurut Anton, kepatuhan perpajakan merupakan bagian penting dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan nasional. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan negara, termasuk untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Karena itu, DJP memandang komunikasi dengan dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar kebijakan perpajakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar.
Dalam pemaparan materi, Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Mas Eko Affandi menjelaskan, PMK Nomor 71 Tahun 2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Salah satu perubahan penting adalah penambahan Pasal 27A yang menjadi dasar pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan, termasuk pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dalam rangka mendorong perekonomian nasional.
Sementara itu, Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Ganung Harnawa memaparkan ketentuan teknis pelaksanaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Fasilitas tersebut mencakup sejumlah jenis sanksi, antara lain akibat keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, pelanggaran terkait faktur pajak, sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan, hingga sanksi dalam proses penagihan pajak dan denda administratif PBB.
Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memenuhi kriteria juga dapat memanfaatkan fasilitas atas penyampaian SPT secara sukarela untuk periode yang ditentukan dalam kebijakan tersebut.
Meski memberikan keringanan, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan. Wajib pajak antara lain harus menyampaikan pernyataan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan.
Mereka juga harus memperhatikan ketentuan mengenai gugatan atau upaya hukum yang sedang berjalan, termasuk kewajiban mencabut gugatan apabila sebelumnya telah diajukan.
Hal yang perlu diperhatikan, fasilitas hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau dilunasi. Pokok pajak tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan.
Dengan kata lain, kebijakan ini memberikan keringanan atas beban sanksi, bukan penghapusan utang pokok pajak.
Dari sisi mekanisme, wajib pajak harus mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan tersebut akan diteliti untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum DJP menerbitkan keputusan.
Berdasarkan KEP-239/PJ/2026, permohonan fasilitas program ini dapat disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028. Namun, wajib pajak tetap harus memperhatikan periode pelunasan dan pelaporan yang menjadi persyaratan khusus untuk setiap kategori fasilitas.
Bagi dunia usaha, kebijakan ini berpotensi mengurangi beban finansial akibat akumulasi sanksi administratif. Pelaku usaha memiliki kesempatan memperbaiki administrasi perpajakan sekaligus menyelesaikan kewajiban yang selama ini belum dituntaskan.
Perubahan mekanisme pembayaran dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 juga mengatur agar pembayaran utang pajak diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak. Ketentuan ini diharapkan memberikan kepastian lebih baik bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.
Sosialisasi yang dihadiri perwakilan berbagai organisasi dan asosiasi tersebut juga diisi dengan dialog bisnis dan tanya jawab. Peserta menggali sejumlah persoalan, mulai dari persyaratan memperoleh fasilitas, mekanisme pengajuan permohonan, hingga penerapannya dalam kegiatan usaha.
