Kalseltenginfo.com, Banjarbaru – Menghadapi ancaman musim kemarau yang diperkirakan mulai melanda Kalimantan Selatan dalam beberapa pekan ke depan, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekaligus memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap berjalan lancar dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut terlihat saat Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) serta Pengawasan Pendistribusian BBM di Aula Mako Polda Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/06/2026).
Bagi Muhidin, kedua persoalan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga kualitas lingkungan hidup, sementara distribusi BBM yang tidak terkendali berpotensi memicu keresahan publik dan menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, pemerintah memilih bergerak lebih awal sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Kita tidak ingin menunggu sampai terjadi kebakaran besar baru bertindak. Semua harus dipersiapkan sejak sekarang, mulai dari personel, sarana pendukung hingga langkah-langkah pencegahan di lapangan,” ujar Muhidin.
Menurutnya, struktur Satgas Karhutla yang selama ini digunakan perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap tantangan yang dihadapi saat ini. Satgas yang baru nantinya diharapkan mampu melakukan pemetaan wilayah rawan, menginventarisasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Sementara Juni menjadi masa transisi dengan curah hujan yang mulai berkurang, dan sebagian wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Juli.
Muhidin juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Di tengah kondisi cuaca yang mulai panas, aktivitas pembakaran sekecil apa pun dapat berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan.
“Saya mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan atau sampah sembarangan. Risiko kebakarannya sangat besar dan dapat merugikan banyak pihak,” tegasnya.
Selain pendekatan preventif, Muhidin meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran lahan yang terbukti melanggar aturan.
Dalam rapat tersebut, perhatian juga diarahkan pada distribusi BBM bersubsidi yang selama beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat. Muhidin memastikan stok BBM di Kalimantan Selatan dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, ia meminta seluruh pihak terkait tetap melakukan pengawasan ketat agar distribusi BBM berjalan tertib dan tidak menimbulkan antrean panjang di SPBU.
Menurut Muhidin, pelayanan yang baik di SPBU bukan hanya soal ketersediaan bahan bakar, tetapi juga bagaimana distribusi tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada jam-jam sibuk.
“Jangan sampai antrean kendaraan menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak yang berangkat ke sekolah,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum untuk menjaga ketertiban distribusi BBM, termasuk memberantas praktik premanisme dan dugaan penimbunan BBM bersubsidi.
Menurut Kapolda, hampir 100 pelaku premanisme yang beroperasi di sekitar SPBU telah diamankan. Selain itu, berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM juga terus ditindaklanjuti.
Sebagai langkah lanjutan, rapat menyepakati pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, dan Pertamina. Satgas ini akan melakukan pengawasan lapangan maupun patroli siber untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Di sisi lain, data BPBD Kalimantan Selatan menunjukkan ancaman Karhutla mulai terlihat. Hingga awal Juni 2026, tercatat sebanyak 1.137 titik panas terpantau di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, telah terjadi 25 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luas area terdampak mencapai 41,39 hektare. Kabupaten Barito Kuala bahkan telah menetapkan status siaga darurat Karhutla.
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat.
Melalui langkah antisipatif ini, Muhidin ingin memastikan Kalimantan Selatan memasuki musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik. Baginya, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari kemampuan mengatasi masalah ketika terjadi, tetapi juga dari kemampuan mencegah masalah sebelum berdampak luas kepada masyarakat.
