Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, Eko Prihariyanto Wibowo, mengatakan Digital Payment Ecosystem dan System Marketplace guna mendorong efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.
“Karena itulah Ditjen Pajak itu fungsinya tidak melulu sebagai pengumpul dana pajak, tapi ke depannya kami fungsikan sebagai penanam. Salah satunya UMKM, yang kami pertemukan dengan Ditjen Perbendaharaan Negara selaku penyediaan keuangan, dan juga pemerintah sebagai pihak yang membelanjakan atau menggunakan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa,” kata Eko Prihariyanto Wibowo, di sela-sela kegiatan Business Development Service II dengan tema “Adaptasi dan Berubah, Demi UMKM Berkembang, Indonesia Maju” di Emerald Ballroom Mercure Hotel, Banjarmasin, Selasa (12/10/2021).
Banjarmasin sendiri menurut Eko Prihariyanto Wibowo, memiliki potensi UMKM yang bisa dikembangkan dengan baik. Pertumbuhan UMKM di Banjarmasin diharapkan semakin membaik meskipun pandemi sempat menggoyang eksistensi usaha berbasis UMKM.
“Dengan UMKM tumbuh roda perekonomian berputar, belanja pemerintah jalan, itu salah satu penopang. Minimal untuk menyelamatkan negara ini pemulihan ekonomi nasional sekarang ini. Itu saja yang utama, kalau masalah pajak bisa kita nomor duakan, menyesuaikan saja. Kalau semuanya normal maka kita bisa membalikan kondisi ini seperti semula,” tegasnya.
Sebelumnya berbagai regulasi dan sistem di sektor keuangan telah dilahirkan pemerintah. Regulasi dan sistem ini antara lain mulai Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), inisiasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), hingga yang terakhir adalah Digital Payment-Marketplace atau seringkat disingkat dengan Digipay.
Regulasi ini dikeluarkan Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Perbendaharaan sesuai arahan Presiden Jokowi, yang meminta agar program perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dijalankan lebih fokus dan terarah melalui digitalisasi UMKM dan digitalisasi pengelolaan keuangan negara.
Asisten Ekonomi & Pembangunan Pemko Banjarmasin, Doyo Pudjadi, mengungkapkan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satker di sejumlah SKPD telah menganggarkan dana belanja pemerintah ratusan miliar Rupiah. Karena itulah pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah harus bisa dimanfaatkan dengan baik para pelaku UMKM, khususnya yang ada di Banjarmasin.
“Ini kabar baik untuk UMKM Banjarmasin, karena ada anggaran yang disyaratkan untuk menggunakan aplikasi atau Digipay ini. Dalam rangka pengadaan barang-barang yang notabene yang disediakan UMKM. Intinya adalah bagaimana anggaran ini bisa dimanfaatkan UMKM lokal, ketimbang pemerintah membeli pengadaan dengan pihak keluar, kan sayang. Kalau UMKM tidak masuk dalam sistem Digipay, maka dana tersebut digunakan keluar,” ungkap Dojo.
Terkait itulah Pemerintah Kota Banjarmasin sebut Dojo sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak Kalselteng khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin, mengedukasi para UMKM. Karenanya Business Development Service II dengan tema “Adaptasi dan Berubah, Demi UMKM Berkembang, Indonesia Maju”, menjadi suplemen untuk UMKM Banjarmasin dan Kalimantan Selatan.
“Peluang bagus dan bisa untuk pemberdayaan UMKM lokal, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.
