Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Kebijakan pemerintah yang menetapkan satu hari kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara setiap Jumat bukan sekadar langkah administratif. Aturan ini lahir dari konteks yang lebih besar, karena tekanan global, efisiensi energi, dan kebutuhan untuk menata ulang cara kerja birokrasi agar lebih adaptif.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomianm Airlangga Hartarto soal kebijakan ini memberi sinyal bahwa negara sedang merespons situasi global dengan pendekatan yang lebih hemat dan strategis. Di saat konflik global berdampak pada pasokan energi dan stabilitas ekonomi, penghematan menjadi pilihan rasional. Mengurangi mobilitas ASN, membatasi penggunaan kendaraan dinas, dan mendorong transportasi publik adalah bagian dari langkah itu.
Namun, pertanyaannya: apakah WFH cukup hanya dimaknai sebagai “bekerja dari rumah”?
WFH Itu Antara Efisiensi dan Disiplin Baru
Dari sudut pandang saya, WFH justru menjadi ujian kedewasaan birokrasi. Selama ini, kinerja sering kali diukur dari kehadiran fisik dari absensi, jam masuk, dan rutinitas kantor. Kini, orientasi itu harus bergeser pada output.
Bekerja dari rumah menuntut disiplin yang berbeda. Tidak semua ASN terbiasa dengan pola kerja mandiri, tanpa pengawasan langsung. Di sisi lain, fleksibilitas ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas. dengan catatan jika dikelola dengan benar.
Bagi masyarakat, kebijakan ini juga membawa harapan sekaligus kekhawatiran. Harapan akan layanan yang lebih modern dan berbasis digital, tetapi juga kekhawatiran akan melambatnya respons layanan publik.
Nah ini pula jika mau jujur, kunci keberhasilan kebijakan ini, bagaimana memastikan efisiensi tidak mengorbankan pelayanan.
Jika dijalankan dengan baik, WFH satu hari dalam seminggu membawa sejumlah manfaat nyata.
Pertama, efisiensi energi. Berkurangnya mobilitas ASN berarti pengurangan konsumsi bahan bakar, listrik kantor, hingga biaya operasional lainnya. Dalam skala nasional, ini signifikan.
Kedua, pengurangan kemacetan. Di kota-kota besar, satu hari tanpa pergerakan besar ASN bisa membantu mengurai kepadatan lalu lintas.
Ketiga, kualitas hidup. ASN memiliki waktu lebih untuk keluarga, mengurangi stres perjalanan, dan meningkatkan keseimbangan kerja-hidup. Ini juga relevan bagi sektor swasta yang bisa meniru pola serupa.
Keempat, percepatan digitalisasi. WFH memaksa birokrasi untuk mengadopsi sistem kerja berbasis teknologi—dari rapat daring hingga layanan publik digital.
Jangan Sampai Pelayanan Ikut “WFH”
Yang perlu dihindari adalah persepsi bahwa saat ASN WFH, pelayanan publik juga ikut “libur”. Ini yang berbahaya.
WFH tidak boleh menjadi alasan lambatnya proses administrasi, tertundanya layanan, atau sulitnya akses masyarakat terhadap pemerintah. Justru, di sinilah inovasi harus muncul.
Pelayanan publik harus tetap berjalan bahkan lebih cepat,karena didukung sistem digital.
Ada beberapa langkah strategis yang menurut saya perlu diterapkan:
1. Digitalisasi Layanan Secara Menyeluruh
Semua layanan publik harus bisa diakses secara online. Tidak boleh ada ketergantungan pada kehadiran fisik.
2. Sistem Monitoring Kinerja Berbasis Output
ASN dinilai dari hasil kerja, bukan kehadiran. Target harus jelas, terukur, dan terpantau.
3. Penjadwalan Layanan Bergiliran (Shift System)
Instansi tetap membuka layanan dengan sistem piket atau shift, sehingga masyarakat tetap terlayani.
4. Standar Respons Cepat (SLA)
Setiap layanan memiliki batas waktu respon yang jelas, bahkan saat WFH.
5. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi
WhatsApp resmi, call center, hingga aplikasi layanan harus aktif dan responsif.
6. Edukasi Publik
Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa layanan tetap berjalan, hanya cara aksesnya yang berubah.
WFH sejatinya bukan sekadar kebijakan sementara, tetapi bisa menjadi pintu masuk reformasi birokrasi yang lebih luas. Jika berhasil, ini bisa menjadi model kerja masa depan, yakni lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi.
Bagi sektor swasta, ini juga menjadi referensi. Banyak perusahaan sudah lebih dulu menerapkan kerja hybrid. Kini, pemerintah menyusul dengan pendekatan yang lebih terstruktur.
Namun, satu hal yang harus diingat. efisiensi tanpa kualitas adalah ilusi. Penghematan energi tidak boleh dibayar dengan turunnya kepercayaan publik.
Kita tetap berbaik sangka saja, WFH setiap Jumat adalah langkah berani. Ia tidak hanya bicara soal hemat energi, tetapi juga perubahan cara kerja.
Kini, tantangannya adalah memastikan bahwa dari rumah pun, negara tetap hadir.
Harapan jangka panjang adalah pelayanan publik bukan soal di mana bekerja, tetapi bagaimana melayani.
