TKD Menyusut, Daerah Dituntut Kreatif Menggali PAD dan Menata Belanja

oleh -538 views

Kalseltenginfo.com, Jakarta – Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Kondisi tersebut menuntut daerah lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengoptimalkan potensi aset, serta menata belanja agar anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rakernas mengangkat tema “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan”.

Usai kegiatan, Syarifuddin mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi fiskal masing-masing sekaligus memperoleh arahan dari pemerintah pusat mengenai optimalisasi pemanfaatan TKD.

“Intinya masing-masing daerah menyampaikan bagaimana kondisi fiskal yang ada sekarang, di mana banyak terjadi penurunan maupun pengurangan. Untuk itulah, disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Keuangan bagaimana memanfaatkan TKD untuk melaksanakan program prioritas serta menyelaraskan program pusat dan daerah,” jelas Syarifuddin.

Menurutnya, pengurangan TKD mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD. Kegiatan yang menjadi prioritas harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, sementara kebutuhan pembangunan lainnya dapat diperjuangkan melalui pengajuan proposal kepada kementerian dan lembaga terkait.

Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hasil Rakernas tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyelarasan program kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah serta kesesuaian dengan program prioritas pemerintah pusat.

“Harapan kita, SKPD di daerah, terutama di provinsi, dapat menyelaraskan program-program pusat dengan program-program daerah. Kalsel pun seperti itu, sehingga kita juga harus mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah serta bagaimana keselarasan dengan program pusat agar bisa matching atau selaras,” ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, selaku Pembina dan Pengawas Forsesdasi, menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam keterbukaan informasi mengenai program pembangunan kementerian dan lembaga di daerah.

Tomsi mengungkapkan, pihaknya telah meminta Kementerian Keuangan menyediakan informasi secara terperinci mengenai lokasi pelaksanaan program dan proyek kementerian/lembaga, alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaannya. Informasi tersebut ditargetkan tersedia pada pertengahan Desember mendatang.

Ketersediaan informasi itu diharapkan membantu pemerintah daerah mengetahui berbagai kegiatan pembangunan pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Para sekretaris daerah juga dapat berperan menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Tomsi turut menyoroti pentingnya kebijakan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan survei yang disampaikan dalam forum, lapangan pekerjaan dan keterjangkauan harga pangan menjadi dua persoalan utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah, disusul sektor kesehatan dan pendidikan.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal, pemerintah daerah didorong lebih optimal menggali PAD, mengembangkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta memanfaatkan aset daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Upaya tersebut perlu disertai penetapan target pendapatan yang realistis dan pengelolaan yang terukur.

Tomsi juga mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas belanja. Setiap penggunaan anggaran perlu memiliki tujuan, output, dan outcome yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Belanja yang tidak mendesak dan tidak berorientasi pada hasil perlu dievaluasi agar anggaran dapat dialihkan untuk membiayai program yang lebih prioritas.

Ketua Umum DPP Forsesdasi, Sri Wahyuni, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakernas merupakan bentuk komitmen organisasi untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara sekretaris daerah dengan kementerian dan lembaga.

Menurutnya, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional maupun daerah. Berbagai masukan dan aspirasi dari peserta diharapkan dapat dirumuskan menjadi rekomendasi Forsesdasi sekaligus menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika kebijakan fiskal ke depan.

Rakernas tersebut juga menghadirkan Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Radies Kusprihanto Purbo, yang memaparkan materi bertajuk “Penguatan Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah serta Kebijakan TKD 2027 dalam Mendukung Program Prioritas dan Pemerataan Pembangunan”.
Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Papua, serta diikuti unsur sekretaris daerah dan jajaran terkait dari berbagai daerah di Indonesia.

Melalui Rakernas Forsesdasi ini, pemerintah daerah diharapkan semakin siap menghadapi tantangan fiskal melalui peningkatan pendapatan, penataan belanja, dan penyelarasan program pembangunan. Langkah tersebut menjadi penting agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.