Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Meski tidak banyak dikenal secara langsung oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peran lembaga penjamin dalam ekosistem pembiayaan nasional dinilai sangat signifikan.
Salah satunya adalah Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penjaminan kredit. Jamkrida bertujuan membantu UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi) mengakses permodalan dari lembaga keuangan dengan memberikan jaminan atas risiko gagal bayar.
Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 1.699.000 UMKM telah mendapatkan dukungan penjaminan kredit dan pembiayaan dengan total nilai mencapai Rp 13 triliun.
Selama ini, pelaku UMKM lebih banyak berinteraksi dengan bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan yang menyalurkan kredit secara langsung.
Sementara itu, lembaga penjamin mengambil posisi di belakang layar dengan memberikan penjaminan atas kredit atau pembiayaan yang disalurkan.
“Yang dikenal oleh UMKM adalah bank pemberi kredit atau koperasi yang menyalurkan pembiayaan. Kami memang tidak banyak berinteraksi langsung dengan mereka karena peran kami sebagai penjamin,” ujar terang Direktur Utama Jamkrida Kalsel, M Fauzan Noor, Sabtu (28/02/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan penjaminan sangat penting dalam memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan adanya skema penjaminan, risiko kredit yang ditanggung lembaga keuangan menjadi lebih terukur, sehingga penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha dapat diperluas.
Hingga akhir 2025, penjaminan yang diberikan telah menjangkau 1.699.000 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah, tidak hanya di kawasan ekonomi tertentu, tetapi merata di seluruh daerah. Total nilai penjaminan yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp 13 triliun.
“Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat daya tahan UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” terangnya lagi.
Meski tidak berada di garis depan, peran lembaga penjamin dinilai strategis dalam memastikan pelaku usaha tetap memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk berkembang.
