Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Ada yang menarik dari cara kita mempromosikan pariwisata Indonesia. Ketika musim liburan tiba, pemerintah daerah, pengelola destinasi, hingga pelaku industri berlomba menampilkan foto-foto terbaik.
Pantai dibuat terlihat semakin biru, pegunungan tampak semakin hijau, sungai digambarkan begitu jernih, sementara kawasan hutan menjadi latar yang menjanjikan pengalaman petualangan.
Semua tampak menjual. Brosur disebarkan, paket perjalanan ditawarkan, festival disiapkan, dan angka kunjungan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pariwisata.
Namun, ada satu pertanyaan yang rasanya perlu lebih sering diajukan adalah seberapa siap destinasi wisata kita menghadapi bencana?
Pertanyaan itu menjadi penting sekali ketika kebakaran hutan dan lahan kembali melanda sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, bahkan kawasan wisata alam di Jawa.
Langit yang semestinya menjadi bagian dari keindahan perjalanan berubah kelabu. Udara segar berganti asap, aktivitas luar ruang terganggu, penerbangan mengalami hambatan, dan wisatawan mulai mempertimbangkan ulang rencana perjalanan.
Situasi seperti ini sesungguhnya sedang menguji sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan petugas memadamkan api. Karhutla menguji kualitas perencanaan, kesiapan pemerintah daerah, ketahanan pelaku usaha, hingga kemampuan industri pariwisata mengelola risiko.
Kita sering berbicara tentang destinasi unggulan, tetapi belum cukup serius membicarakan destinasi yang tangguh.
Padahal, dalam industri pariwisata modern, keindahan alam hanyalah salah satu modal. Keamanan, kepastian informasi, aksesibilitas, kesehatan lingkungan, dan kemampuan menghadapi krisis memiliki nilai yang sama pentingnya.
Menghitung Risiko Sebelum Menghitung Kunjungan
Jujur saja kita selama ini menyatakan keberhasilan pembangunan pariwisata cenderung mudah dikenali melalui angka. Berapa wisatawan yang datang, berapa kamar hotel terisi, berapa pendapatan retribusi, berapa banyak acara diselenggarakan, dan berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.
Angka-angka tersebut memang penting. Namun, ada persoalan yang tidak selalu terlihat dalam laporan tahunan, yakni biaya ekonomi ketika sebuah destinasi mengalami gangguan lingkungan.
Satu kawasan wisata yang ditutup akibat kebakaran dapat menimbulkan efek berantai. Hotel kehilangan tamu, biro perjalanan kehilangan pesanan, pemandu wisata kehilangan pekerjaan harian, transportasi lokal kehilangan penumpang, dan pedagang kecil kehilangan pembeli.
Belum lagi biaya pemulihan infrastruktur, rehabilitasi kawasan, penanganan kesehatan masyarakat, serta upaya membangun kembali kepercayaan wisatawan.
Dengan kata lain, kerugian pariwisata akibat karhutla tidak cukup dihitung dari jumlah tiket yang tidak terjual.
Data dampak karhutla di Sumatera Selatan pada Oktober 2026 memperlihatkan bagaimana persoalan lingkungan dapat merembet ke sektor jasa. Sejumlah hotel di Palembang dilaporkan mengalami penurunan tingkat hunian hingga 50 persen. Gangguan kabut asap juga berdampak pada puluhan penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II.
Kondisi tersebut memberi pelajaran bahwa pariwisata sangat sensitif terhadap gangguan yang berada di luar kendali langsung pengelola destinasi.
Wisatawan mungkin masih tertarik mengunjungi sebuah daerah. Namun, ketika akses penerbangan terganggu, kualitas udara memburuk, atau informasi keselamatan tidak jelas, keputusan membatalkan perjalanan menjadi pilihan yang rasional.
Maka dari sini pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan. Perencanaan pariwisata tidak boleh berhenti pada target kunjungan dan promosi. Risiko bencana harus masuk ke dalam perhitungan ekonomi, perencanaan investasi, dan pengelolaan destinasi.
Sebab, membangun destinasi tanpa menghitung risiko sama seperti mendirikan hotel mewah tanpa memikirkan akses jalan menuju lokasi. Bangunannya mungkin bagus, tetapi bisnisnya belum tentu bertahan.
Peta Wisata Seharusnya Berbicara dengan Peta Bencana
Salah satu pekerjaan mendasar yang perlu segera dibenahi adalah integrasi data.
Selama ini, informasi mengenai kawasan rawan kebakaran, titik panas, tutupan lahan, kawasan konservasi, jalur transportasi, dan persebaran destinasi wisata sering berada dalam sistem pengelolaan yang berbeda.
Padahal, semuanya saling berhubungan.
Pemerintah daerah membutuhkan peta risiko pariwisata yang dapat memperlihatkan hubungan antara kawasan rawan karhutla dengan lokasi objek wisata, hotel, jalur perjalanan, fasilitas kesehatan, dan permukiman masyarakat.
Peta tersebut bukan sekadar pelengkap dokumen perencanaan. Ia harus menjadi instrumen untuk mengambil keputusan.
Ketika titik panas meningkat di sekitar kawasan wisata, pengelola dapat melakukan antisipasi lebih awal. Ketika kualitas udara memburuk, pemerintah bisa segera memberikan informasi kepada wisatawan dan operator perjalanan. Jika suatu jalur dinilai tidak aman, alternatif perjalanan dapat disiapkan sebelum wisatawan terjebak dalam situasi darurat.
Teknologi sebenarnya telah menyediakan banyak pilihan. Citra satelit, sistem informasi geografis atau GIS, pemantauan titik panas, serta data kualitas udara dapat diintegrasikan dalam sebuah dashboard pengelolaan destinasi.
Pemerintah daerah bersama dinas pariwisata, BPBD, dinas lingkungan hidup, pengelola kawasan konservasi, dan pelaku industri perlu memiliki akses terhadap informasi yang sama.
Satu data, satu pemahaman risiko, dan satu mekanisme koordinasi.
Penting pula memastikan informasi tersebut dapat diakses masyarakat dan wisatawan. Jangan sampai pemerintah mengetahui kondisi kawasan, sementara wisatawan justru mendapatkan informasi dari unggahan media sosial yang belum tentu akurat.
Destinasi Membutuhkan SOP, Bukan Sekadar Spanduk Peringatan
Ada hal sederhana yang sering dianggap tidak terlalu penting sampai keadaan darurat benar-benar terjadi: kesiapan prosedur keselamatan.
Banyak destinasi wisata alam memiliki papan informasi, petunjuk arah, dan berbagai fasilitas pendukung. Namun, apakah semuanya sudah memiliki SOP penanganan karhutla?
Apakah pengelola mengetahui kapan kawasan harus ditutup? Siapa yang bertanggung jawab mengumumkan penghentian aktivitas wisata? Ke mana wisatawan harus dievakuasi? Bagaimana komunikasi dilakukan apabila jaringan telepon terganggu?
Pertanyaan semacam ini perlu dijawab sebelum bencana datang.
Setiap destinasi wisata alam seharusnya memiliki standar operasional penanganan keadaan darurat yang disesuaikan dengan karakter wilayahnya. Kawasan hutan, pegunungan, lahan gambut, pantai, dan wisata susur sungai tentu memiliki risiko yang berbeda.
SOP tersebut sekurang-kurangnya memuat sistem peringatan dini, jalur evakuasi, titik kumpul, akses air, sarana komunikasi darurat, pembagian tanggung jawab petugas, dan mekanisme pembukaan kembali destinasi.
Aspek kesehatan juga tidak boleh diabaikan. Pengelola perlu memiliki mekanisme pemantauan kualitas udara dengan mengacu pada standar dan rekomendasi otoritas kesehatan serta lingkungan.
Ketika konsentrasi PM2.5 meningkat, aktivitas wisata luar ruang yang berisiko harus dievaluasi. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan wisatawan dengan gangguan pernapasan membutuhkan perhatian khusus.
Pembukaan kembali kawasan pun harus didasarkan pada hasil pemeriksaan kondisi lapangan, bukan semata-mata karena agenda promosi sudah terlanjur dijadwalkan.
Dalam bisnis pariwisata, kehilangan satu hari operasional tentu tidak menyenangkan. Namun, kehilangan kepercayaan wisatawan akibat pengabaian keselamatan jauh lebih mahal.
Jangan Sampai Pemulihan Hanya Menanam Pohon
Setelah kebakaran mereda, biasanya muncul kegiatan penanaman kembali. Foto pejabat memegang bibit pohon, komunitas melakukan penghijauan, dan berbagai kegiatan simbolis menghiasi pemberitaan.
Kegiatan itu baik. Namun, pemulihan lingkungan tidak boleh berhenti pada jumlah bibit yang ditanam.
Ekosistem memiliki mekanisme yang jauh lebih kompleks. Pada kawasan gambut, misalnya, pemulihan vegetasi harus disertai perbaikan tata air. Gambut yang mengalami pengeringan berlebihan sangat rentan terbakar kembali. Karena itu, pembasahan kembali lahan, pembangunan sekat kanal yang tepat, perlindungan sumber air, dan pengawasan kawasan menjadi bagian penting dari rehabilitasi.
Pemulihan hutan juga perlu memperhatikan jenis vegetasi lokal, kondisi tanah, habitat satwa, serta tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman.
Indikator keberhasilan tidak cukup berupa berapa ribu pohon ditanam. Perlu diukur berapa yang bertahan hidup, bagaimana kondisi tutupan vegetasi, apakah habitat satwa mulai pulih, dan apakah kawasan menjadi lebih tahan terhadap kebakaran berikutnya.
Pendekatan ilmiah seperti ini penting agar anggaran pemulihan tidak habis untuk kegiatan yang terlihat bagus di dokumentasi, tetapi kurang memberikan perubahan nyata di lapangan.
Pemerintah juga perlu membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, komunitas konservasi, dan masyarakat lokal.
Dunia akademik dapat membantu menyediakan kajian, sementara masyarakat memiliki pengetahuan lapangan yang sering kali tidak tercatat dalam dokumen resmi.
Keduanya perlu dipertemukan dalam program pemulihan yang terukur.
UMKM Jangan Ditinggalkan Setelah Api Padam
Ada kelompok yang kerap terlupakan dalam pembicaraan mengenai pemulihan pariwisata, yaitu pelaku usaha kecil di sekitar destinasi.
Ketika sebuah kawasan wisata ditutup, hotel besar mungkin masih memiliki cadangan operasional. Perusahaan perjalanan memiliki jaringan bisnis yang lebih luas. Namun, bagaimana dengan pemilik warung, penyedia jasa perahu, pedagang makanan, penyewaan kendaraan, pemandu lokal, dan pengrajin suvenir?
Mereka sangat bergantung pada perputaran kunjungan wisatawan setiap hari.
Karena itu, pemulihan ekonomi pariwisata harus dirancang dengan memperhatikan kemampuan masing-masing pelaku usaha.
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan restrukturisasi pembiayaan bagi usaha yang memenuhi persyaratan, bantuan peralatan, pelatihan diversifikasi produk, serta dukungan pemasaran.
Pelaku UMKM juga perlu didorong mengembangkan pasar alternatif. Produk makanan khas, kerajinan, dan hasil ekonomi kreatif dapat dipasarkan melalui kanal digital sehingga pendapatan tidak sepenuhnya bergantung pada wisatawan yang datang langsung ke lokasi.
Pemerintah dan asosiasi industri seperti PHRI serta ASITA dapat menyusun program pemulihan bersama melalui paket wisata, promosi lintas destinasi, dan kegiatan perjalanan yang melibatkan pelaku usaha lokal.
Festival budaya, wisata kuliner, dan olahraga pariwisata dapat menjadi instrumen untuk menghidupkan kembali ekonomi kawasan yang telah dinyatakan aman.
Namun, satu hal harus dijaga adalah kegiatan promosi tidak boleh mendahului kesiapan lingkungan.
Jangan sampai demi mengejar kunjungan, wisatawan justru diarahkan ke kawasan yang masih menghadapi risiko.
