Kalseltenginfo.com, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan tiga strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sumber daya alam, khususnya batubara.
Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah meski ekonomi Kalsel pada 2025 mampu tumbuh 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Pemerintah daerah menyadari, pertumbuhan tersebut belum tentu dapat terus dipertahankan apabila sumber pertumbuhan ekonomi tidak diperluas.
Tiga strategi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalsel meliputi menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di luar sektor ekstraktif, serta menjaga kualitas belanja daerah sembari membuka pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H Muhammad Syarifuddin dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Tahun 2026 di Lantai VI Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Kamis (24/9/2026).
Menurut Syarifuddin, strategi tersebut penting karena struktur ekonomi Kalsel masih bertumpu pada sumber daya alam, terutama batubara. Kondisi tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap pergerakan harga komoditas dunia.
“Di sisi lain, penurunan transfer ke daerah dan dana desa juga mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Strategi pertama diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga dan pengendalian inflasi,” terang Syarifuddin
Syarifuddin menyampaikan, pengendalian inflasi menjadi fondasi paling dasar dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota.
Stabilitas harga dinilai penting karena tekanan inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus aktivitas konsumsi yang menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah.
Strategi kedua adalah mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di luar sektor ekstraktif.
Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendorong sektor pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata.
Langkah ini diarahkan untuk memperluas sumber pertumbuhan sehingga perekonomian Kalsel tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan dan pergerakan harga komoditas dunia.
Hilirisasi juga tetap menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah.
“Hilirisasi tetap kami kawal, dengan kesadaran bahwa kelayakan teknis dan manfaat ekonominya harus dihitung secara matang,” sebut Syarifuddin.
Menurut dia, pengembangan hilirisasi perlu mempertimbangkan aspek kelayakan teknis sekaligus manfaat ekonomi yang dapat diberikan kepada daerah.
Strategi ketiga berkaitan dengan kualitas belanja daerah dan pencarian sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Belanja daerah akan diarahkan pada program-program yang produktif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, kebutuhan pembangunan dengan skala besar akan dibuka bagi investasi swasta dan skema kemitraan.
Untuk mendukung langkah tersebut, perizinan yang cepat menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel dalam membuka ruang investasi.
Dengan demikian, keterbatasan ruang fiskal tidak menjadi satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah juga berupaya membuka ruang bagi sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berkelanjutan
Syarifuddin juga menekankan pentingnya melihat dampak kebijakan ekonomi dari sisi masyarakat.
Kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil memang berjalan melalui jalurnya masing-masing. Namun, dampaknya dirasakan langsung masyarakat, baik di pasar, lahan pertanian maupun tempat usaha yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam kegiatan yang mengangkat tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan.”
Kegiatan tersebut diisi diskusi panel yang menghadirkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Aloysius Donanto, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Catur Ariyanto Widodo, dan ekonom Muhammad Faisal.
Diskusi membahas berbagai tantangan yang perlu diantisipasi daerah untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Penanggap materi diskusi berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, dan unsur akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Pertumbuhan ekonomi Kalsel sebesar 5,22 persen pada 2025 menjadi modal bagi daerah untuk terus memperkuat perekonomian. Tantangan berikutnya adalah memperluas sumber pertumbuhan agar ekonomi daerah memiliki fondasi yang lebih beragam dan tidak terlalu sensitif terhadap gejolak harga komoditas batubara.
