Kalseltenginfo.com, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin didampingi Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel mengikuti rapat koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di VIP Room Bandara Syamsuddin Noor, Banjarbaru, Senin (24/8/2026).
Rakor dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin dan dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, Danlanud Syamsuddin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin.
Pembahasan difokuskan pada perkembangan karhutla, kesiapan personel dan peralatan, serta strategi mempercepat respons ketika ditemukan titik api. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan instansi terkait juga memperkuat mekanisme koordinasi agar informasi dari lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Dalam rakor tersebut, Pangdam XXII/Tambun Bungai juga melakukan koordinasi secara virtual dengan tim di tingkat pusat untuk membahas perkembangan situasi karhutla serta langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas.
Pencegahan menjadi perhatian utama. Pemantauan kawasan rawan, percepatan pelaporan titik api dan penguatan respons terpadu terus dilakukan untuk mencegah munculnya kebakaran baru.
Setelah rakor, Gubernur Kalsel bersama jajaran Forkopimda meninjau embung air yang disiapkan sebagai salah satu sumber pasokan air untuk mendukung operasi pemadaman karhutla.
Ketersediaan air menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla, terutama pada kawasan yang memiliki karakteristik lahan gambut dan wilayah yang sulit mendapatkan sumber air saat musim kemarau.
Gubernur bersama Forkopimda menegaskan komitmen memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor. Setiap potensi kebakaran diharapkan dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin sebelum berkembang dan meluas.
Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga mengurangi dampak karhutla terhadap lingkungan, kualitas udara, kesehatan masyarakat dan aktivitas sosial ekonomi.
Dengan penguatan komando, kesiapan personel serta dukungan sumber air di lapangan, pemerintah berharap penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur sepanjang musim kemarau 2026.
